Sejumlah terobosan strategis yang dikeluarkan pemerintah di sektor pariwisata dalam beberapa bulan terakhir berhasil mendongkrak optimisme para pelaku usaha terhadap kinerja sektor tersebut pada 2016.
Namun, bersamaan dengan datangnya peluang itu, ada tantan-gan yang mengintai, termasuk di dalamnya sejumlah pekerjaan rumah yang tentu saja mendesak untuk diselesaikan. Pelaku industri pariwisata di Tanah Air boleh menarik nafas lega. Di tengah perlambatan ekonomi di sejumlah negara—termasuk di negara-negara penyumbang wisatawan terbesar bagi Indonesia—yang juga ikut memukul industri pariwisata Tanah Air, pemerintah mengeluarkan sejumlah terobosan yang melegakan.
Pertama, bebas visa kunjungan singkat bagi 90 negara. Kehadiran kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 104/2015 tentang Perubahan atas Perpres No. 69/2015 tentang Bebas Visa Kunjungan itu membuka peluang yarig sangat besar bagi datangnya wisatawan mancanegara (wisman) dari negara lain di Tanah Air.
Kedua, penyederhanaan perizinan terkait dengan masuknya kapal wisata dan kapal pesiar ke wilayah teritorial Indonesia. Regulasi tersebut tertuang dalam Perpres No. 105/2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 121/2015 tentang Pemberian Kemudahan bagi Wisatawan dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing.
Sama seperti kebijakan bebas visa kunjungan, kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisman di Tanah Air yang memiliki potensi belanja yang cukup besar.
Ketiga, pengembangan 10 kawasan pariwisata nasional. Untuk tahap pertama, fokusnya adalah 10 lokasi wisata yang dinilai paling potensial mendatangkan wisman.
Sepuluh lokasi pariwisata itu adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Brorno (Jawa Timur), Labuan Bajo (NTT), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku), Yogyakarta, Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Belitung (Bangka Belitung), dan Tanjung Lesung (Banten).
Keempat, peningkatan anggaran promosi. Anggaran promosi Kementerian Pariwisata pada 2016 naik menjadi Rp 5,6 triliun, dari 2015 yang hanya Rp 2,4 triliun. Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 2,71 triliun akan dialokasikan untuk pengembangan dan pemasaran pariwisata mancanegara.
Promosi wisman akan diprioritaskan di negara-negara Asean, serta tiga negara besar di Asia, yakni Jepang, Korea dan China. Pengalihan sasaran promosi tersebut dilakukan pemerintah setelah melihat potensi yang lebih besar di negara-negara itu dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Afrika, Amerika ataupun Australia.
Kolaborasi berbagai terobosan itu jelas dapat mendongkrak industri pariwisata di Tanah Air. Terobosan tersebut tentu saja bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan dunia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai destinasi kunjungan wisata mereka.
Atas dasar ini, pelaku usaha pun yakin bakal ada peluang yang lebih besar pada 2016. “Sebentar lagi juga akan diberlakukan Asean Open Sky di mana seats penerbangan dari luar negeri ke Indonesia akan bertambah. Kunjungan wisman juga akan lebih meningkat,” kata Ketua Association of the Indonesian Tour and Travel (Asita) Asnawi Bahar.
Hal senada juga diungkapkan CEO The Pacific Asia Travel Association (PATA) Chapter Indonesia Poemomo Siswoprasetijo. Terobosan pemerintah itu diakui telah memberikan angin segar bagi industri pariwisata dalam negeri.
“Upaya yang dilakukan pemerintah memang bisa dibilang terlambat dibandingkan dengan negara tetangga, karena pada pemerintahan sebelumnya, pariwisata belum menjadi prioritas pembangunan. Akan tetapi, ini langkah tepat dan patut diapinsiasi.”
Terobosan pemerintah juga diapresiasi Kepala Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada Janianton Damanik. “Langkah-langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah ini harus diapresiasi, tetapi tetap harus diawasi pelaksanaannya sehingga bisa konsisten. Jangan hanya bombastis di awal, tetapi tidak berkelanjutan.”
Dengan semakin meningkatnya aktivitas promosi dan sosialiasi pariwisata, ditambah dengan efektivitas pelaksanaan tiga kebijakan baru (lihat tabel), pemerintah pun optimistis target kunjungan wisman sebanyak 12 juta pada 2016 akan terpenuhi. Jika demikian, jalan menuju target yang dipatok Pemerintahan Jokowi yakni 20 juta kunjungan pada 2019 rasa-rasanya berpeluang tercapai. Benarkah demikian?
TANTANGAN
Mari melongok sejumlah tantangan yang berisiko menghadang industri pariwisata pada 2016, baik itu tantangan eksternal dan internal.
Pertama, kondisi perekonomian dunia. Tidak ada yang bisa menebak situasi ekonomi global saat ini. Hampir semua negara masih berada dalam kondisi terkoreksi. Jika hal ini berlanjut, industri pariwisata tentu saja akan kena getahnya.
Kedua, kiblat promosi pariwisata RI saat ini mengarah ke Asia pada umumnya, dan Asean pada khususnya. Pasar Asean memang menjanjikan peluang yang sangat besar, terutama jelang implementasi pasar tunggal Asean.
Namun, kondisi ini bisa saja menjadi tantangan yang berat bagi RI. Persaingan di pasar Asean bisa saja makin panas. Beberapa negara di Asean memiliki potensi pariwisata yang tak kalah hebatnya, dan sejak jauh hari pula, mereka berbenah diri. “Sama seperti kita, negara lain juga menggenjot industi pariwisata mereka.”
Ketiga,infrastruktur dan aksesibilitas. Harus diakui persoalan ini menjadi masalah klasik yang dihadapi industri pariwisata di Tanah Air. Kekayaan wisata yang dimiliki RI sejauh ini belum ditunjang dengan ketersediaan dan kelayakan infrastruktur dan aksesibilitas. Alhasil, wisman masih terpusat di destinasi-destinasi tertentu, meski ada begitu banyak potensi di destinasi lainnya.
Keempat, pemberdayaan potensi ekonomi daerah. Pemerintah, menurut Poemomo, seharusnya mulai memikirkan bagaimana agar industri pariwisata bisa berkontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah dengan memberi akses bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk ikut memanfaatkan momentum ini.
“Contoh lain, para pelaku usaha di daerah harus bisa ikut menikmati dengan mengembangkan agen perjalanan sendiri. Pemerintah harus bisa memfasilitasi ini supaya mereka tidak kalah saing dengan perusahaan yang lebih besar.”
Berbagai tantangan ini sudah pasti mendesak diselesaikan untuk memuluskan pencapaian target kunjungan wisman di Tanah Air. Jika tidak, jangan harap bisa menggenjot kunjungan wisatawan asing atau bisa mendulang devisa yang fantastis dari sektor ini.
Sejumlah Deregulasi Kebijakan
| Terkait | Perubahan | Dampak | |
| Perpres Nomor 104 Tahun 2015 | Perubahan tentang Bebas Visa Kunjungan | Menambah jumlah negara penerima BVK menjadi total 90 negara. | Meningkatkan jumlah kunjunqan wisman dari negara-negara penerima manfaat sebanyak 1 juta per tahun dengan potensi devisa US$1 miliar. |
| Perpres Nomor 105 Tahun 2015 | Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia | Menghapus ketentuan mengenai Clearance Approval for Indonesla Territory dan impor sementara. | Jumlah kunjungan yacht diharapkan meningkat empat kali lipat menjadi 3.000 kapal per tahun dengan potensi devisa US$350 juta. |
| Permen Perhubungan Nomor PM 121 Tahun 2015 | Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruiseship) Berbendera Asing | Pencabutan asas Cabotaqe bagi cruise asinq di lima pelabuhan di Indonesia | Meningkatkan kunjungan hingga 1.000 cruise tiap tahun, dengan potensi penerimaan devisa US$1,2miliar. |
Sumber: Kemenpar, BPS, diolah. BISNIS/RADITYO EKO
Nenden Sekar A.
(nenden.sekar@bisnis.com)
Sumber: Bisnis Indonesia, arah Bisnis dan politik, Senin 7 Desember 2015
