Kecenderungan Baru Pariwisata Internasional

Paspor Bagi Pembangunan atau Pelembagaan Keterbelakangan
Dalam sepuluh tahun terakhir penerimaan devisa negara dari sektor migas terus mengalami penurunan. Pada tahun 1984/85 migas menyumbangkan 14 milyar dollar AS, dan kemudian merosot menjadi 9,7 milyar dollar pada tahun 1993/94. Pada saat yang sama terjadi peningkatan impor migas 5 persen per tahun, sementara nilai ekspornya mengalami stagnasi, maka diperkirakam pada 10 tahun mendatang sektor ini tidak akan memberikan sumbangan (neto) pada penerimaan devisa. Diduga dengan keterbatasan teknologi eksplorasi yang kita miliki, menipisnya cadangan energi minyak bumi nasional, dan meningkatnya kebutuhan migas dalam negeri akan meningkatkan nilai impor migas dari tahun ke tahun.

KALAU hal ini dibiarkan, maka negara akan mengalami defisit yang berkelanjutan. Memang untuk sementara sektor nonmigas dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekspor nasional dengaan rata-rata pertumbuhan 21 persen pada periode 1985-1993. Namun mulai timbul keraguan terhadap ketahanan daya saing ekspor nonmigas Indonesia karena sampai dengan 1994 sektor tersebut masih didominasi oleh teknologi rendah dan padat karya seperti industri tekstil, pakaian jadi, produk kayu dan lain-lain. Selain itu, kenaikan tingkat upah, baik nyata atau minimum, dan akan dicabutnya secara bertahap hingga 2005 Multilateral Fiber Arrangement, maka captive market produk tekstil yang kita miliki juga akan menghilang.

Untuk itu dibutuhkan sektor unggulan yang dapat menghindarkan Indonesia dari pembengkakan defisit transaksi berjalan yang pada tahun 1995 sebesar 7,5 milyar dollar dan tahun 1996 menjadi 8,5 milyar dollar.

Tidaklah berlebihan kalau sektor pariwisata dijagokan sebagai “dewa penyelamat” bagi penerimaan devisa, karena selama 20 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang mantap. Sektor ini mampu tumbuh secara konsisten dalam angka belasan persen sehingga diharapkan akan menjadi garda terdepan dalam perekonomian nasional. Untuk itu, satu hal penting yang perlu diperhitungkan adalah keberadaan konfigurasi sistem ekonomi-politik dunia yang dapat menjadi pendorong maupun kendala dalam memacu perkembangan industri pariwisata kita.

Signifikansi
Secara optimis pada abad 21 nanti kepariwisataan akan menjadi salah satu kegiatan sosial-ekonomi yang terpenting di dunia, dan akan menjadi salah satu industri ekspor terbesar di dunia. Data pemerintah menggambarkan bahwa perolehan devisa industri pariwisata pada tahun 1995 mencapai kurang lebih 5,24 milyar dollar AS dari kunjungan 4,32 juta wisatawan mancanegara (wisman), naik dari tahun 1994 sekitar 4,7 milyar dollar AS dari empat juta wisman.

Pada triwulan I/1996, devisa yang diraih mencapai 1,58 milyar dollar AS dari 1,29 juta wisman. Dapat diperkirakan devisa tahun ini 6 sampai 7 milyar dollar AS dari 5,5 sampai 6 juta wisman. Dengan demikian, transaksi kepariwisataan akan lebih besar daripada unsure-unsur ekonomi lainnya seperti migas.

Pada tahun 2005 diperkirakan akan menghasilkan devisa sebesar 15 milyar dollar AS atau sekitar Rp 33,75 trilyun dengan kunjungan 11 juta wisatawan. Mampukah Indonesia melakukan percepatan untuk melampaui target yang dimaksud? Mengingat program kepariwisataan adalah salah satu bidang yang kompleks, maka sektor ini tidak dapat dipandang dari salah satu sisi positifnya saja, seperti mengharapkan keuntungan devisa semata-mata, tetapi sisi negatif juga harus diperhitungkan. Lebih dari itu, bagaimana komitmen pemerintah beserta stake holders pariwisata yang lain dalam merespon persaingan yang kian tajam di era globalisasi. Yang kadang-kadang luput dari perhatian kita adalah, bekerj anya berbagai faktor di balik industri kepariwisataan, baik masalah sosial, politik kebudayaan, bahkan konfigurasi sistem dunia saat ini.

Bisnis industri pariwisata pada dasarnya juga adalah keterlibatan dan bertemunya berbagai kepentingan ekonomi politik banyak negara. Bagi negara-negara sedang berkembang tidak akan pernah lolos dari gesekan kepentihgan ekonomi politik dengan negara-negara industri maju lainnya. Oleh karena itu harus diakui bahwa pembicaraan kepariwisataan sebagai salah satu program utama negara tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan ketegangan ekonomi politik internasional.

Persoalan itulah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Puspar) UGM untuk menyediakan forum perdebatan secara berkala dalam membentuk wacana kritis, baik bagi mereka yang menganut aliran political economy dan mereka yang meyakini pendekatan developmentalist untuk pengembangan industri pariwisata. Tulisan ini merupakan ringkasan dari perdebatan putaran pertama tahun 1997 yang baru saja diselenggarakan oleh lembaga tersebut.

Kontroversi pengembangan
Sejauh ini masih terdapat kontroversi, baik pada tingkat akademik maupun praktisi tentang hubungan antara industrialisasi pariwisata dengan pembangunan negara-negara berkembang. Dengan mendasarkan pemahaman perspektif ekonomi politik, ekspansi dan penetrasi pariwisata internasional ke negara-negara sedang berkembang bukan hanya dianggap telah gagal memainkan peran sebagai “paspor pembangunan” –seperti dikatakan kaum developmentalist– tetapi dalam kenyataan seringkali benindak sebagai instrumen pelembagaan keterbelakangan terhadap negara-negara maju. Contoh konkret terjadi monopoli jaringgan penerbangan dan hotel-hotel internasional oleh korporasi-korporasi multinasional, industri pariwisata global tidak jarang menentukan pilihan negara-negara dari obyek-obyek tujuan wisata, dan bahkan turut menentukan bagaimana kondisi obyek-obyek rekreasi di negara-negara sedang berkembang harus dibangun.

Dalam situasi seperti itu, subsidi pemerintah dalam bentuk taxshelter dan pembebasan pajak impor material dan peralatan berimplikasi perkembangan pariwisata internasional ternyata menuntut biaya yang tinggi dengan terabaikannya kepentingan-kepentingan lokal.

Pariwisata internasional juga seringkali mereka gugat telah mengakibatkan terjadinya aliran kapital keluar dari negara-negara sedang berkembang, menguatkan berkembangnya ekonomi monokultur berdasarkan penerimaan hotel, mendorong terjadinya defisit pembayaran luar negeri yang kronis, menciptakan lapangan kerja musiman dan kegagalan dalam mengembangkan industri kerajinan pada tingkat lokal. Pariwisata internasional juga sering kali mereka tunjuk sebagai sumber dari terjadinya disintegrasi sosial-budaya dan degradasi lingkungan.

Sebaliknya, menurut perspektif developmentalist pasar internasional justru banyak mendeterminasi kecepatan dan arah perkembangan pariwisata di negara-negara sedang berkembang. Pariwisata memiliki potensi yang memungkinkan bagi perumusan strategi pembangunan negara-negara berkembang. Selain sebagai sumber devisa, industri pariwisata dirasakan pula memiliki banyak elemen yang dapat mendorong transformasi ekonomi, dari karakter negara pertanian yang tradisional menuju masyarakat modern industrial. Proses itu terjadi karena kemampuan pariwisata menciptakan berbagai kaitan ke belakang, antara lain mendorong berkembangnya teknologi padat karya, usaha-usaha bidang kepariwisataan yang berskala kecil dan dimiliki serta dioperasikan secara local, dan menuntut impor yang minimal pariwisata dapat menghemat penggunaan devisa dan menciptakan efek demonstrasi di kalangan masyarakat yang menyadari makin terbukanya peluang-peluang alternatif dalam memperoleh keuntungan.

Perkembangan pariwisata internasional sebagai elemen sangat penting bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, menemukan aktualisasinya menyusul terjadinya transformasi industri pariwisata internasional sebagai akibat bertemunya sejumlah kecenderungan yang terjadi pada tingkat internasional dan lokal. Jika sebelumnya bentuk industri pariwisata internasional sangat bersifat massif, terstandar, dan terorganisasi dalam paket-paket ketat. Saat ini terdapat kecenderungan baru pariwisata internasional atau pariwisata yang menemukan momentumnya pada era liberalisasi dan globalisasi pada abad ke 21 mendatang. Bentuk-bentuk itu berpusat di dalam fleksibilitas, segmentasi, dan integrasi diagonal atau apa yang kemudian dapat disebutnya sebagai new global division of tourism.

Kecenderungan baru
Wisatawan alternatif yang dimaksud dalam perkembangan belakangan ini ternyata menjadi arus lebih kuat dalam melawan pariwisata massal (mass taurism). Ia merupakan tindakan berwisata yang lebih bertanggung jawab, karena yang dicari terutama bukan kepuasan ragawi tetapi kesejukan jiwa. Jenis wisatawan ini lebih menyandarkan pada minat khusus dengan mengutamakan persinggungan penduduk dan budaya lokal dibanding tawaran industri pariwisata massal yang sifatnya lebih artifisial. Jikalau yang diharapkan semata-mata adalah devisa (kuantitatif), Jenis wisata ini memang tidak bisa diharapkan. Namun dari mereka misi persahabatan dan perdamaian disampaikan langsung kepada masyarakat biasa. Sementara definisi wisata minat khusus pada dasarnya adalah suatu bentuk perjalanan wisata, di mana wisatawan mengunjungi suatu tempat karena memiliki minat atau tujuan khusus mangenai sesuatu jenis objek atau kegiatan yang dapat ditemui dan dilakukan di lokasi daerah tujuan wisata tersebut (Special Interest Tourism, 1992).

Merujuk pernyataan World Tourism Organization, terdapat beberapa kecenderungan dan perkembangan baru dalam dunia pariwisata yang terjadi pada sekitar 1990-an. Hal ini ditandai dengan berkembangnya gaya hidup dan kesadaran baru akan penghargaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai hubungan antar manusia maupun dengan lingkungan alamnya. Perkembangan baru tersebut secara khusus ditunjukkan melalui bentuk-bentuk keterlibatan wisatawan dalam kegiatan-kegiatan di luar lapangan, kepedulian ekologis, dan kelestarian alam, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, penekanan dan penghargaan pada nilai-nilai estetika, kebutuhan akan pengembangan diri/pribadi serta keinginan untuk hidup berteraksi secara mendalam dengan masyarakat.

Wisata minat khusus ini menekankan beberapa hal. Pertama, motivasi pencarian pada sesuatu yang unik dan baru (novelty seeking), pencarian atraksi yang unik, baru dan lebih menantang pada lokasi-lokasi baru untuk jenis atraksi yang diminati. Kedua motivasi pencarian pada pengalaman wisata yang berkualitas (quality seeking). Dalam konteks indonesia dikenal beberapa produk wisata minat khusus seperti “wisata alam”, yang berupa alam hutan, perairan pedalaman, wisata geologi vulkanik, wisata bahari, serta wisata agro; “wisata budaya” yang berbentuk peninggalan sejarah, kehidupan masyarakat; “wisata buatan” yang meliputi olahraga dan rekreasi khusus.

Dengan terjadinya difusi teknologi informasi, semakin memburuknya lingkungan, perubahan pola kerja dan pemanfaatan waktu luang, dan sejumlah faktor yang lain telah memaksa sistem pariwisata lokal untuk menjawab perkembangan pariwisata internasional dengan cara-cara yang sangat berbeda dari yang selama ini dilakukan di banyak negara sedang berkembang. Pergeseran-pergeseran mendasar juga tengah terjadi di dalam preferensi konsumen, yang telah memaksa daerah-daerah tujuan wisata untuk menjadi lebih inovatif di dalam upaya mereka menarik wisatawan.

Dalam proses negosiasi antara kecenderungan-kecenderungan yang terjadi pada tingkat global dan Iokal, usaha kecil dan menengah dalam sektor pariwisata menemukan perannya yang makin strategis bagi pembangunan ekonomi negara-negara sedang berkembang, khususnya bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di daerah pedesaan. Hal ini terjadi selama beberapa tahun terakhir bersamaan terus merosotnya ekonomi pedesaan di banyak negara sedang berkembang oleh tekanan-tekanan proses globalisasi yang telah mengakibatkan menurunnya penciptaan peluang kerja dan kemakmuran masyarakat desa Negara-negara itu. Solusi mendasar atas masalah yang sangat kompleks itu harus ditemukan dalam upaya yang berkesinambungan dan sistematis untuk menjadikan ekonomi negara-negara sedang berkembang lebih beragam melalui industrialisasi pedesaan yang didesentralisasikan. Hal ini termasuk pengembangan industri kecil dan menengah dalam sektor pariwisata.

Pertanyaannya yang paling mendasar adalah, bagaimana kepentingan-kepentingan berbagai Stake holders industri pariwisata dipertemukan di dalam sistem pengembangan pariwisata nasional kita? Bagaimana anatomi dan dinamika operasionalisasi industri pariwisata di Indonesia? Seberapa besar peluang untuk menjadikan pariwisata sebagai elemen strategis bagi pembangunan nasional bagi pembangunan nasional kita?

Kebocoran devisa dan SDM
Dari pengalaman banyak negara berkembang, ekspansi industri pariwisata internasional hanya memberikan share yang sangat kecil, yaitu 10-50 persen dari jumlah devisa yang diciptakan. Perlu disadari bahwa pertalian timbal balik yang saling menguntungkan antara pariwisata dan pembangunan tentu saja dengan sejumlah syarat. Ekspansi pariwisata ke kawasan-kawasan perawan yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh arus modernisasi, dalam bentuk apa pun akan menimbulkan beragam dampak sosial, ekonomi, dan politik. Kecuali persyaratan bagi perlindungan terhadap masyarakat lokal dipenuhi, jenis pariwisata manapun senantiasa dapat menghadirkan ancaman dampak negatif bagi eksistensi dan pelestarian masyarakat lokal dan bagi pembangunan yang berkelanjutan. Di antara syarat paling krusial yang dimaksud adalah, kebijakan pengembangan pariwisata nasional kita hendaknya diorientasikan pada pengembangan produk-produk yang berskala kecil, dan dengan demikian dapat dikelola oleh pelaku-pelaku ekonomi lokal sehingga menimbulkan dampak sosio kultural yang minimal, dan bersifat memberdayakan masyarakat.

Ada tiga kesimpulan Organiasasi Pariwisata Dunia (WTO) sehubungan dengan perkembangan industri pariwisata di masa mendatang.Pertama, pariwisata identik dengan kehidupan modern dan dalam kondisi resesi ekonomi sektor ini mampu bertahan dengan pertumbuhan yang relatif tinggi. Kedua meskipun pariwisata masih terkonsentrasi di kawasan tertentu, kegiatannya cenderung mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia. Ketiga, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata merupakan tantangan bagi perkembangan ekonomi, sosial dan budaya suatu Negara. Maka wajar jika pariwisata dianggap sebagai passport to development bagi negara-negara tertentu, termasuk Indonesia.

Berdasarkan proyeksi WTO (1994), dalam jangka waktu 20 tahun pertumbuhan kunjungan pariwisata internasional akan mengalami kelipatan dua. Pada tahun 1990 kunjungan wisata berkisar 94 juta orang, sedangkan tahun 2010 menjadi 207 juta orang. Pada periode 1990-2010, Eropa dan Amerika tetap menjadi tujuan wisata yang paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing 2,6 persen dan 4,1 persen, Tapi rata-rata pertumbuhan tertinggi ada di Kawasan Asia Timur dan Pasifik sebesar 6,7 persen dan Kawasan Asia Tenggara sebesar 6,1 persen. Kegiatan pariwisata mulai menyebar ke kawasan tersebut, termasuk Indonesia tentunya, dengan tingkat perkembangan yang cukup mengesankan. Kondisi seperti ini akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi negara dengan efek multiplayer.

Selain berlangsungnya perencanaan pengembangan industri pariwisata, diperlukan kesiapan penataan kelembagaan yang teratur secara desentralisasi dalam memainkan perannya masing-masing. Kesiapan Indonesia dalam menggaet sebanyak mungkin wisman juga banyak dipengaruhi dan harus didukung oleh faktor pelayanan yang disajikan oleh pemberi jasa pariwisata. Ini dilandasi suatu argumen bahwa bisnis pariwisata identik dengan bisnis pelayanan itu sendiri. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah perlu diperhatikan juga ketersediaan sejumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masing-masing stake holders industri pariwisata, baik pada tingkat nasional, wilayah maupun kawasan yang bakal dikembangkannya.

Penutup
Kendatipun analisis ini masih bersifat tentatif dan sedikit spekulatif kecenderungan baru perkembangan pariwisata internasional telah menjanjikan banyak elemen yang akan membuatnya secara ekologis Sound, secara ekonomis viable, dan secara sosial acceptable dan empowering. Lebih dari itu, jikalau kita bersepakat untuk melangkah lebih jauh dari pengembangan pariwisata altematif di dalam artian yang sempit, seperti yang biasa dianut oleh para praktisi green advertising, dan sebaliknya berbicara tentang sustainable tourism yang menekankan pertalian yang kuat antara ekologi, ekonomi, dan masyarakat, serta peran komunitas lokal di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut hajat hidup dan kepentingan mereka, maka kekhawatiran akan hadirnya suatu bentuk imperialisme baru melalui ekspansi pariwisata internasional tidak perlu harus terjadi.

Heru Nugroho, Dosen Fisipol dan peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Puspar) UGM, dan Arie Sujito Asisten peneliti Puspar UGM.

Istilah Ekonomi
Traveler’s check: Cek yang diterbitkan oleh suatu bank atau lembaga keuangan, yang dapat dibeli untuk kemudian diuangkan di barbagai agen di luar negeri dalam mata uang setempat

Voucher: Kupon atau surat tanda bukti pembayaran. Misalnya luncheon voucher (kupon makan siang), yakni kupon yang bisa dipakai untuk membayar makanan di rumah makan atau toko tertentu.

Chek trading: Suatu praktek yang umumnya dilakukan suatu lembaga keuangan, yaitu menjual cek atau voucher dengan kredit, kemudian pelunasannya dilakukan melalui angsuran teratur ditambah bunga. Pembeli dapat menukarkan cek atau voucher tersebut dengan barang-barang pada toko-toko tertentu. Lembaga keuangan yang mengeluarkan cek tersebut kemudian yang membayar ke toko-toko bersangkutan sebesar nilai nominal cek dikurangi diskonto.

(tat, dari Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan tulisan T. Guritno)

Sumber: Kompas, Selasa, 29 April 1997 halaman 17