Wacana Perda Nama Jawa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Karanganyar mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pelestarian budaya lokal. Salah satu materi muatannya adalah keharusan pemberian nama berunsur Jawa, sekaligus larangan pemberian nama kebarat-baratan untuk anak yang baru lahir.

Seperti diwartakan Kompas. com, Rabu (3/1), Ketua DPRD Karanganyar Sumanto berargumentasi, usulan rancangan peraturan daerah (raperda) itu adalah wujud upaya pemerintah setempat untuk melestarikan budaya lokal yang kini hampir tergerus oleh globalisasi. Sontak kontroversi pun merebak.

Supardjo, ahli filologi Jawa yang juga pendiri Yayasan Sastra, memang menyambut baik gagasan yang ia sebut sebagai kabar gembira bagi pelestarian budaya lokal tersebut. Namun, ia juga menyarankan agar raperda yang mengatasnamakan pelestarian budaya Jawa dengan cara melarang penamaan anak yang kebarat-baratan itu ditimbang kembali. Penyelamatan dan pengembangan budaya di situasi alam yang damai dan tak bertentangan dengan norma masyarakat tidak pernah dilakukan dengan cara pelarangan.

Pendekatan legalistik
Kita tentu juga merasa gelisah, orangtua telanjur gandrung memberikan nama yang kebarat-baratan kepada anaknya dan pada saat yang sama meninggalkan nama Jawa yang dianggap kurang mewakili jagat kekinian. Namun, proposal penggunaan instrumen hukum berupa perda untuk mengadang kegandrungan itu amat naif.

Raperda ini mengingatkan kita pada Undang-Undang tentang Nama Belakang (Soyadi Kanunu) di Turki, disahkan 21 Juni 1934, yang mewajibkan semua warga negara Turki memiliki nama belakang secara resmi di samping nama depan yang diatur secara kaku. Sebelum 1934, umumnya orang Turki tidak mengenal nama belakang sebagaimana dianut Barat.

Berawal dari 1920-an, semangat transformasi dari Kekaisaran Ottoman menuju Republik Turki modern membuat pemerintahan Mustafa Kemal AtatÜrk merasa perlu menegaskan garis demarkasi antara era lama dan era baru dalam ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nama belakang dipandang sebagai bagian dari proyek penegasan tersebut dan sering dianggap sebagai ”pembaratan” radikal AtatÜrk dengan dalih untuk memperkuat identitas nasional. AtatÜrk adalah nama belakang pemberian parlemen yang secara eksklusif hanya boleh dipakai oleh Mustafa Kemal.

UU Nama Belakang yang hadir secara imperatif berjalan cukup efektif menjadi instrumen ”politik nama” di Turki. Hal ini tak terlepas dari kenyataan pemerintahan bercorak represif yang menempatkan AtatÜrk pada posisi satu-satunya episentrum kuasa politik Turki saat itu. Selain Turki, beberapa negara juga memberlakukan peraturan semacam ini dengan pelbagai variasinya, seperti Spanyol, Jepang, China, India, Filipina, dan Afghanistan.

Pendekatan legalistik dengan menggunakan perangkat hukum regulasi semacam ini hampir mustahil berhasil jika diterapkan saat ini di Karanganyar, juga daerah otonom lain, apalagi dengan perangkat hukum perda. Bahkan, dengan UU sehebat apa pun rasanya tidak akan pernah efektif.

Nama dan HAM
Sudut pandang hukum telah menempatkan nama sebagai hak anak yang dijamin oleh hukum HAM internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. Kita mengenal Pasal 24 Ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) yang sudah kita ratifikasi, Pasal 7 Ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak (1989), Pasal 53 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 5 UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama sebagai identitas diri.

Pranata hukum, baik internasional maupun nasional, menempatkan nama sebagai persoalan penting karena berkaitan dengan pemeliharaan dan pengakuan secara hukum atas identitas oleh negara agar hak asasi penyandang nama tersebut dapat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi semata-mata sebagai manusia. Pada tingkat administratif, nama adalah titik mula pengakuan negara sebelum manusia dapat dengan mudah mengakses layanan negara yang membutuhkan identitas diri.

Mengingat aneka cara pandang masyarakat terhadap nama untuk anak yang tak seragam satu sama lain, konfigurasi politik demokratis yang telah jauh meninggalkan otoritarianisme, dan literasi terhadap nilai-nilai HAM yang semakin baik, mengintroduksi raperda tersebut adalah usaha yang bukan saja tak bijak, tetapi juga seperti menegakkan benang basah dalam hal penegakannya.

Kini, kita sudah hidup di tengah ”masyarakat yang kebanjiran peraturan” (over-regulated society) atau juridification dalam istilah JÜrgen Habermas yang dimaknai sebagai meluasnya jangkauan peraturan dalam kehidupan masyarakat yang memengaruhi secara signifikan cara hidup dalam setiap interaksi antar-anggotanya (Allan Cochrane dan Deborah Talbot, 2008). Tidak perlu lagi kita menambah peraturan yang memang tidak diperlukan.

Tidak semua hal menjadi beban dan tanggung jawab hukum atau lebih khusus lagi peraturan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, lebih baik gunakan sistem sosial yang lain agar masyarakat mau memakai nama Jawa dan tidak mudah terpikat dengan nama yang kebarat-baratan. Mengikuti kata Supardjo di atas, penyelamatan dan pengembangan budaya dalam situasi damai dan tidak bertentangan dengan norma masyarakat tidak pernah dilakukan dengan cara pelarangan.

A Ahsin Thohar Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sumber: Kompas, 12 Januari 2018