Transformasi ke Digital Jadi Kunci

Untuk memenangkan persaingan pasar global, setiap pelaku usaha dan institusi terkait industri pariwisata harus segera bertransformasi dalam bentuk digital. Industri pariwisata juga perlu memastikan keberlanjutan ekosistem pariwisata dengan melibatkan warga lokal.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Teras Kita edisi khusus bertema “Lompatan Paradigma Pariwisata: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Quality Tourism, dan Sumber Daya Manusia Pariwisata Indonesia”, Sabtu (23/4), di Kantor Cabang BNI Denpasar, Bali. Acara itu merupakan kerja sama Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) dengan harian Kompas dan Radio Sonora.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Pusat Kajian Pariwisata Universitas Udayana Anak Agung Suryawan Wiranatha, dan pegiat wisata ekologi berbasis desa Made Suarnata sebagai pembicara dengan moderator wartawan senior harian Kompas, Banu Astono. Diskusi juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Polda Bali Irjen Sugeng Priyanto, serta para regulator dan pelaku pariwisata.

Arief mengatakan, teknologi digital mau tak mau harus dimanfaatkan kalangan pariwisata karena efeknya sangat besar. Semakin digital, pendekatan yang dilakukan bisa semakin personal. Dicontohkan, dengan digitalisasi, gerak wisatawan bisa diketahui. Dengan teknologi itu juga bisa dilacak jumlah wisatawan, tempat wisata yang paling banyak dikunjungi, hingga jenis barang yang paling banyak dibeli wisatawan. Hal ini bisa dipelajari untuk menerapkan strategi menggaet wisatawan. Semakin digital juga membuat sesuatu menjadi global. Tempat wisata yang sebelumnya tidak banyak dikenal bisa langsung terkenal setelah diunggah di jejaring sosial.

Digital juga memudahkan transaksi dan menjadikannya lebih profesional. Pemesanan tiket pesawat yang langsung bisa dibayar saat itu juga dan langsung mendapatkan tiket elektronik. Hal itu membuat konsumen nyaman dan enggan kembali ke metode lama yang konvensional.

“Di era digital, bukan zamannya lagi yang besar makan yang kecil, tetapi yang cepat makan yang lambat. Dalam fase no return point itu, pemerintah harus hadir menyediakan alat untuk membantu warganya mempercepat masuk ke era digital,” ujar Arief.

Saat ini, teknologi digital belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Untuk mendapatkan data jumlah wisatawan yang masuk, harus menunggu selama tiga bulan.

Suryawan membenarkan efek besar dari dunia digital terhadap pariwisata. Dia pernah melakukan survei di Bangli untuk mencari destinasi wisata baru, tetapi tidak ditemukan informasi tentang air terjun dari pejabat setempat. Dia justru mendapatkan informasi obyek wisata itu dari media sosial.

Keberlangsungan
Sementara itu, Suarnata menekankan, setiap perkembangan pariwisata harus memperhatikan keberlangsungannya untuk masa depan. Sejak 1993, Bali sudah diprediksi akan krisis air karena akan banyak dikonsumsi untuk industri pariwisata. Masyarakat juga tak semua bisa menikmati aliran uang dari industri pariwisata tersebut.

Oleh karena itu, pariwisata yang berkiblat pada perkembangan berkelanjutan penting diterapkan. Salah satu yang kini mulai diterapkan adalah mengembangkan wisata ekologi berbasis desa. Ekoturisme ini melibatkan warga setempat dan tetap menjunjung tinggi budaya yang ada di masyarakat lokal.

Untuk menggenjot jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, antara lain meningkatkan anggaran promosi, membuka lebar pintu masuk ke Indonesia, dan menjaring wisatawan di perbatasan negara tetangga.

Menurut Arief, anggaran promosi pariwisata yang semula hanya Rp 300 miliar ditambah lagi sekitar Rp 1 triliun pada 2015. Penambahan anggaran itu membuat Indonesia lebih leluasa berpromosi di luar negeri.

Thailand, Malaysia kalah

 

Hasilnya, menurut Arief, membawa peringkat branding Wonderful Indonesia pada peringkat ke-47 dan mengalahkan Thailand yang berada pada peringkat ke-83 serta Malaysia pada peringkat ke-96. Pada 2016, anggaran promosi ditingkatkan menjadi Rp 3 triliun.

Kebijakan bebas visa kunjungan (BVK) pada lebih dari 160 negara juga diterapkan guna menggaet wisatawan asing ke Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya memberlakukan BVK bagi 15 negara. Sementara Malaysia sudah memberlakukan BVK untuk 150 negara. (NIT/COK)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 April 2016, di halaman 1 dengan judul “Transformasi ke Digital Jadi Kunci”.