Kerja Keras untuk Mengembangkan Berbagai Destinasi Pariwisata

Pemerintah tengah menggairahkan dan mengembangkan industri pariwisata. Harapannya pada tahun 2019 jumlah wisatawan akan meningkat dari 11 juta pada tahun ini menjadi 20 juta pada 2019. Untuk mengetahui rencana kerja pemerintah, Kompas mewawancarai Menteri Pariwisata Arief Yahya beberapa waktu lalu.

Potensi industri pariwisata ke depan seperti apa?

Revolusi industri pertama adalah pertanian, lalu berikutnya yaitu manufaktur, teknologi informasi komunikasi (TIK), dan budaya. Untuk menjadi pemenang di industri pertanian sampai TIK, Indonesia tidak bisa. Tidak ada satupun negara yang mampu mengalahkan China di industri manufaktur. Era TIK atau digital merupakan milik Amerika Serikat. Lima perusahaan global dengan pendapatan teratas, seperti Apple, Alphabet, dan Amazon, berasal dari Amerika Serikat. Pertumbuhan industri kreatif Korea Selatan sekarang telah melebihi sektor manufaktur. Terakhir, revolusi budaya. Pariwisata itu termasuk golongan industri budaya, di mana di dalamnya terdapat nilai budaya dan komersial. Dua nilai tersebut jika digabung menjadi ekonomi kreatif. Presiden Joko Widodo sudah yakin dengan industri budaya jadi masa depan. Indonesia memiliki peluang besar menang di sektor ini. Dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang fluktuatif, di tingkat global, sektor pariwisata mampu mempertahankan performanya.

Potensi industri pariwisata Indonesia sering dikatakan bagus, tetapi performa jelek. Bagaimana arah kebijakan pemerintah?

Secara rumus pemasaran, produk dan harga layanan pariwisata Indonesia sudah bagus. Akan tetapi, kita lemah dalam promosi dan cara pelayanan ke wisatawan. Penerimaan devisa pariwisata Indonesia hanya setengah dari Malaysia dan seperempat dari Thailand. Citra pariwisata Indonesia, yaitu Wonderful Indonesia, tidak meraih peringkat memuaskan tahun 2013. Kami berupaya memperbaiki habis-habisan, termasuk di media digital. Mengutip laporan World Economic Forum Travel and Tourism Index, peringkat citra Indonesia naik 100 peringkat menjadi 47 dari 141 negara. Dengan peringkat itu, kita masuk kelompok pertama. Amazing Thailand berada di peringkat 83 dan Truly Asia Malaysia di urutan 96. Itu artinya citra pariwisata Indonesia sudah kuat. Jadi, kita tidak perlu rendah diri.

Strategi pengembangan destinasi setelah menetapkan 10 destinasi prioritas?

Kami mendata ada 220 kawasan pengembangan wisata nasional. Selama ini kunjungan wisman ataupun wisnus berasal dari Bali, Jakarta, dan Batam. Hanya 10 persen berasal dari luar kawasan itu. Lalu, kami memutuskan mengembangkan 10 destinasi prioritas. Tentu saja kami memperhatikan betul dampak ekonomi wilayah-wilayah di sekitar 10 destinasi prioritas. Kami menganggap 10 destinasi prioritas itu sebagai magnet pertama, lalu kami arahkan wisatawan mengunjungi wilayah sekitarnya. Destinasi Candi Borobudur, misalnya. Candi Borobudur sebagai ikon. Di sekelilingnya terdapat destinasi Solo dan sekitarnya; Semarang, Karimun Jawa, dan Kota Lama; Yogyakarta dan sekitarnya; serta Dieng dan sekitarnya. Kami bangun juga. Kami tidak bisa membangun destinasi tunggal karena tujuan kami adalah meningkatkan lama tinggal dan rata-rata pengeluaran. Upaya serupa kami lakukan di Manado. Manado tidak boleh hanya sekadar menjadi destinasi utama. Kami menjadikannya sebagai titik kumpul. Saat ini, rute Manado-Raja Ampat telah tersedia. Saya juga minta rute penerbangan Manado-Wakatobi dan Bali-Wakatobi.

Peran negara terhadap agen perjalanan dan penyedia penginapan berskala UMKM?

Sebagian besar di antara mereka berbadan usaha koperasi. Koperasi tersebut akan kami kelola layaknya korporasi. Kami menyediakan platform daring bernama Indonesia Tourism Exchange (ITX). ITX itu laman pemasaran. Di situ, pemilik pondok atau rumah wisata bisa bergabung. Kelemahan UMKM terletak pada akses pemasaran. TIX jadi strategi kami memfasilitasi mereka agar mendapat pasar lebih besar. (MED/IDR)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 Maret 2017, di halaman 20 dengan judul “Kerja Keras untuk Mengembangkan Berbagai Destinasi Pariwisata”.