Antisipasi Dampak Wisata Bahari

Sampah Terus Mencemari Laut
Wisata bahari Nusantara makin diminati beberapa tahun terakhir ini. Namun, itu bisa berdampak buruk pada ekosistem perairan laut dan budaya masyarakat lokal jika tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, aturan perlu ditegakkan agar kegiatan wisata tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga berlandaskan konservasi alam.

“Mayoritas lokasi wisata bahari di Indonesia sekaligus merupakan taman laut. Contohnya Karimunjawa (Jawa Tengah), Alor (Nusa Tenggara Timur), dan Raja Ampat (Papua Barat),” kata Koordinator Wisata Bahari Ramah Lingkungan WWF Indonesia Indar Aminuddin, dalam diskusi tentang panduan wisata bahari yang bertanggung jawab di Jakarta, Sabtu (1/4).

Menurut data Konsil Perjalanan dan Pariwisata Dunia tahun 2015, pertumbuhan pariwisata Indonesia tahun 1995-2014 meningkat hingga 67 persen, bahkan 10 tahun ke depan diperkirakan ada kenaikan rata-rata 4,8 persen per tahun.

Hal itu berarti, pariwisata jadi sektor penting dan menempati urutan ketiga penyumbang pendapatan negara setelah pertanian dan pertambangan. “Kebanyakan obyek wisata di Indonesia ialah bahari, terutama keindahan kekayaan lautan,” kata Indar.

Namun, kegiatan pariwisata dinilai belum berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Padahal, kelestarian lingkungan jadi alasan wisatawan mengunjungi suatu daerah. Jika daerah itu alamnya rusak, orang enggan meluangkan waktu untuk datang dan pendapatan dari wilayah itu berkurang.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA–Senja mengiringi keindahan di sekitar perairan Teluk Lada, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (1/4). Dalam beberapa tahun ini, kawasan tersebut terus berkembang menjadi kawasan wisata bahari. Namun, infrastruktur jalan masih menjadi persoalan pengembangan kawasan ini.

Terkait hal itu, Indar menekankan pentingnya kerja sama pemerintah pusat dan daerah, pengusaha layanan pariwisata, serta masyarakat lokal. Jadi, perlu perhitungan kapasitas tempat untuk menampung pengunjung dan kendaraan.

Ia mencontohkan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menyusun kuota wisatawan ke Labuan Bajo dan kepulauan sekitar 150.000 orang per tahun. Tujuannya agar turis nyaman beraktivitas dan bisa ditampung di penginapan, beban lingkungan tak berat, dan mencegah kepadatan transportasi yang bisa menyebabkan perahu buang jangkar sembarangan, termasuk di terumbu karang.

Berdayakan masyarakat
Selain itu, masyarakat lokal perlu diberdayakan. Mereka jangan sampai tidak menikmati buah dari pariwisata karena berisiko menyebabkan warga mencari nafkah dengan menangkap ikan memakai pukat harimau atau bom.

“Para pelaku usaha pariwisata dan pemerintah bisa bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melibatkan warga dalam pengembangan pariwisata sekaligus pelestarian alam,” ujarnya.

Casandra Tania, pakar hewan laut WWF Indonesia, memaparkan, ada aturan interaksi dengan satwa liar di alam. Hal itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati, turunannya berupa peraturan gubernur dan kabupaten atau kota. Namun, penerapannya belum maksimal.

“Perlu ada peraturan lebih spesifik seperti peraturan desa tentang tata krama wisatawan berinteraksi dengan satwa. Misalnya, untuk hiu paus (Rhincodon typus) jarak aman mencapai 3 meter. Lumba-lumba paling aman diamati dari jarak 50 meter dan ikan paus harus dari jarak 100 meter,” papar Casandra.

Manusia tidak boleh menyentuh satwa liar karena berisiko tertular virus dan bakteri dari satwa. Selain itu, sentuhan manusia berbahaya bagi satwa. Pada pari manta (Manta birostris), misalnya, lapisan lendir pelindung kulit hewan itu bisa terkikis akibat kebanyakan disentuh penyelam sehingga terluka.

“Jangan provokasi hewan dengan teriakan atau lampu blitz. Mereka bisa kabur, dapat juga jadi agresif,” ujarnya.

Penanganan sampah
Masalah lain yang jadi sorotan adalah banyaknya sampah di laut Indonesia. Data Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Georgia, Amerika Serikat, melalui riset kelompok peneliti yang diketuai JR Jambeck pada tahun 2015 mengungkapkan, Indonesia adalah penyumbang sampah terbesar kedua di dunia. Sekitar 187,2 juta ton sampah plastik dari Indonesia berakhir di laut. Indonesia hanya kalah dari China yang menyumbang 262,9 juta ton sampah plastik ke laut.

“Tidak ada wisatawan mau datang ke laut ataupun pantai yang kotor. Pariwisata jadi mati,” kata Eduard Josef Frommenwiler, Ketua Asosiasi Jangkar, perkumpulan para penyedia layanan perahu wisata.

Komunitas penyedia layanan pariwisata dan warga lokal rutin membersihkan pesisir dan perairan. Namun, upaya itu tidak maksimal jika jumlah orang yang membuang sampah sembarangan lebih banyak dan terjadi setiap saat. (DNE)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 April 2017, di halaman 13 dengan judul “Antisipasi Dampak Wisata Bahari”.