Mandirikan Desa melalui Desa Wisata

Jawa Tengah memiliki banyak desa wisata yang tersebar di berbagai wilayah dengan keunikan dan daya tarik masing-masing. Hal ini bisa menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Namun desa wisata kurang berkembang dan belum dimanfaatkan secara maksimal bagi pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Untuk itu Pemprov Jateng serius mengembangkan desa wisata.

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, belum lama ini, mengesahkan Perda Pemberdayaan Desa Wisata. Ini menjadi langkah awal yang strategis untuk pengembangan pariwisata di Jateng.

Berbasis pada desa, tentunya ini tak sekadar pariwisata. Namun menggerakan roda perekonomian Jawa Tengah melalui desa. Kekayaan alam, keunikan daerah, dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing desa di Jateng menjadi anugerah.

Jika dikelola dengan profesional, hal itu bisa menjadi magnet pariwisata dan tentu saja meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pedesaan. Di Jawa Tengah total ada 561 objek wisata yang berbasis daya tarik. Jumlah itu belum termasuk desa wisata yang terus berkembang dan data terakhir tercatat ada 240-an. Pertumbuhan jumlah desa wisata di Jateng mencapai 20% tiap tahun. Dan berdasarkan kajian, ada sekitar 400 desa di Jateng yang memiliki potensi menjadi desa wisata.

Wakil Ketua DPRD Jateng Sukirman mengatakan jumlah desa yang memiliki potensi wisata sangatlah besar. Jika semuanya bisa dijadikan desa wisata dan memiliki daya tarik yang berbeda-beda, tentu desa akan bisa mandiri dan sangat menguntungkan bagi perekonomian masyarakat.

Pundi Ekonomi Baru
”Pariwisata saat ini sebagai pundipundi ekonomi baru dan menjadi penggerak perekonomian masyarakat. Jika itu bisa ditata, maka desa bisa mandiri,” kata Sukirman, kemarin. Ia mencontohkan keberadaan Kampung Batik Kauman Pekalongan sangat menarik.

Wisatawan tak hanya ditawari untuk membeli produk jadi, tapi diajak untuk mencoba membuat batik sendiri. Mulai dari nyanting hingga proses pewarnaan. Justru proses itulah yang ingin mereka ketahui dan menarik minat. Sebagai oleh-olehnya adalah produk batik yang bisa dibawa pulang dengan membayar sesuai harga. Namun, tak boleh berhenti di situ saja. Inovasi harus terus dilakukan. Tujuannya, saat wisatawan datang, mereka menemukan sesuatu yang baru dan tertarik untuk datang kembali. Untuk itu, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng diminta mengkaji potensipotensi desa yang ada di Jawa Tengah.

Kajian itu salah satunya untuk mengetahui sejauh mana potensi yang dimiliki desa tersebut. Sementara desa yang telah menjadi desa wisata harus terus didampingi. îPariwisata itu terus berkembang. Jadi, tak bisa hanya monoton, karena jika objeknya itu-itu saja dan tak ada daya tarik yang baru, akan ditinggalkan. Semua harus ikut bergerak,î ungkap Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jateng ini.

Untuk pengembangan destinasi wisata, lanjutnya, memang diperlukan inovasi. Inovasi yang dimaksudkan harus sesuai dengan selera masyarakat yang menjadi calon konsumen. Atau menampilkan sesuatu yang baru dan unik. Untuk itu, masyarakat tak bisa bekerja sendirian. Butuh semua lapisan masyarakat, pemerintah dan peran serta swasta.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo mengatakan tujuan pembentukan perda tersebut secara menyeluruh adalah menjadikan ekonomi desa yang lebih mandiri serta menggarap potensi wisata yang ada. Dengan disetujuinya peraturan daerah itu, pengelolaan desa wisata akan lebih terfokus dengan sokongan anggaran dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa setempat.

Dukungan anggaran dari pemerintah itu menjadi salah satu poin utama Perda Pemberdayaan Desa Wisata. Dukungan anggaran dan kebijakan dinilai sangat penting untuk memoles desa semakin menarik dan nantinya bisa mandiri. ”Dukungan anggaran sangat penting. Tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan APBD masingmasing daerah. Tanpa ada sokongan pemerintah daerah, pengembangan desa wisata tidak bisa cepat,” ujar Yudhi.

Dukungan anggaran itu bisa saja diwujudkan dalam bentuk infrastruktur jalan menuju desa wisata, infrastruktur pendukung seperti toilet yang representatif, pelatihan sumber daya manusia, hingga cara memasarkan desa wisata pada masyarakat luas. Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan Pemprov mendukung penuh upaya pengembangan desa wisata. Secara prinsip, hal itu akan mendorong mewujudkan desa yang mandiri.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan secara prinsip, kehadiran perda tersebut diharapkan dapat mendorong perwujudan desa yang mandiri. Mandiri memiliki arti desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerahnya.

Selain itu, juga mewujudkan peran strategis desa wisata dalam membangun Jateng melalui destinasi desa wisata yang maju dan berdaya saing. Dengan demikian, desa akan menjadi penggerak ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. (Hanung Sukendro-23)

Sumber: Suara Merdeka, Mon, 07 Jan 2019

more recommended stories