Andalkan Pariwisata Berkelanjutan

Berbagai negara, termasuk Indonesia, menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu andalan penghasil devisa. Pilihan tersebut tentu tak lepas dari berbagai potensi wisata yang dimiliki negeri ini. Di sisi lain, arti penting pengelolaan pariwisata secara berkelanjutan semakin menjadi perhatian. Di titik ini, kegiatan ekonomi bersanding dengan kepedulian terhadap aspek ekologi. Berdampingan, bukan saling meniadakan.

KOMPAS/MOHAMAD FINAL DAENG–Pemandangan pulau-pulau karst yang menjulang di laut di Misool, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat Charlie D Heatubun, pengembangan pariwisata di Papua Barat berorientasi pada ekowisata berkelas tinggi. ”Istilahnya, lebih baik kita mengurus 10 orang (wisatawan) yang membayar cukup tinggi daripada 100 atau 1.000 orang (wisatawan), tetapi kemudian membawa dampak kerusakan sumber daya setempat,” katanya.

Charlie yang ditemui di sela-sela Kompas Travel Fair 2019 di Jakarta, beberapa waktu lalu, menyebutkan, orientasi tersebut merupakan upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Apalagi, Papua Barat terkenal sebagai provinsi konservasi pertama di dunia. ”Tema utama yang kami bawa ke acara ini adalah langkah besar Papua Barat menjadi provinsi berkelanjutan,” ujarnya. Salah satu destinasi wisata populer di Indonesia, yakni Raja Ampat, ada di Papua Barat.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, saat ini ada lima destinasi superprioritas yang dikembangkan. Destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Arief menambahkan, infrastruktur dan utilitas dasar di destinasi superprioritas tersebut harus selesai pada 2020. ”Jadi, silakan bagi para pemain industri pariwisata untuk ikut terlibat dalam pengembangan lima destinasi super prioritas tersebut,” ujarnya.

Sektor pariwisata juga tetap diproyeksikan sebagai sektor penghasil devisa terbesar Indonesia. Devisa sektor pariwisata pada 2018 mencapai 19,3 miliar dollar AS atau melampaui target yang sebesar 17 miliar dollar AS. Tahun ini, devisa sektor pariwisata ditargetkan 20 miliar dollar AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saat menjadi pembicara pada Governors Seminar: Role of Tourism for Sustainable Development, pada pertemuan tahunan ke-52 Bank Pembangunan Asia (ADB) di Nadi, Fiji, bulan Mei lalu, antara lain mengatakan kombinasi dua hal dalam mengelola pariwisata berkelanjutan.

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA–Kawasan wisata Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menjadi destinasi wisata prioritas nasional. Foto suasana di Labuan Bajo pada 10 Juli 2019.

Kedua hal itu adalah penerapan standar global dan penjagaan kearifan lokal. Standar global, misalnya, pada aspek pengelolaan sampah dan kebersihan, yang mesti diterapkan. Di sisi lain, keotentikan dan kearifan lokal juga tetap dipertahankan. Sri Mulyani menilai pembahasan isu pariwisata berkelanjutan dalam pertemuan tahunan ADB 2019 tersebut memiliki arti penting.

Apalagi, kemurnian dan keindahan kawasan wisata alam hanya akan atraktif jika dijaga kebersihan dan kelestariannya. ”Melalui keberlanjutan tersebut, kita harus mampu mendesain destinasi wisata dengan mempertimbangkan jumlah dan kebiasaan pengunjung,” kata Sri Mulyani saat itu.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, pada Januari- Agustus 2019, ada 10,87 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Jumlah ini meningkat 2,67 persen dibandingkan dengan Januari-Agustus 2018.

Konektivitas
Sementara, Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development ADB Bambang Susantono mengatakan, pengembangan pariwisata memerlukan pembangunan konektivitas, baik fisik maupun digital.

Pengembangan pariwisata juga memerlukan pembangunan kesiapan komunitas. Pembangunan konektivitas dan penyiapan komunitas tersebut akan menjadikan obyek wisata menarik.

Apalagi, di era digital, wisatawan—terutama dari generasi milenial—tertarik menikmati pengalaman tertentu. ”Saat ini bukan hanya seeing is believing, melainkan experiencing is believing,” ujar Bambang. Terkait konsep pariwisata berkelanjutan, Bambang mencontohkan Bhutan yang benar- benar peduli untuk menyeimbangkan daya dukung destinasi wisata di sisi lingkungan hidup, sosial, dan kultural dengan jumlah wisatawan.

Di Bhutan, rute wisatawan harus terlebih dulu dilaporkan. Pengubahan rute perjalanan dari satu lokasi ke lokasi lain pun harus dilaporkan ke imigrasi. Kadang kala perjalanan ke rute baru tersebut baru dapat dilakukan keesokan harinya, tidak bisa mendadak berubah arah.

”Hal ini karena mereka sangat peduli daya dukung. Sebab, semakin padat (rute atau destinasi) semakin kurang dapat menikmati. Jadi, wisatawan bukan hanya mengejar kuantitas, melainkan juga kualitas pengalaman selama kunjungan,” kata Bambang. Setiap orang yang akan masuk ke Bhutan harus belanja, misalnya minimal 250 dollar AS per hari. Angka ini harus diwujudkan dalam belanja hotel, makan, bus, jasa pemandu, dan lainnya.

Lebih lanjut, Bambang menyampaikan, penyiapan komunitas merupakan langkah penting karena banyak wisatawan yang ingin mengalami atau menjadi bagian dari aktivitas lokal. Hal ini, antara lain, terwujud dalam bentuk mencari kuliner lokal dan mengalami suasana lokal perdesaan.

Aktivitas di persawahan, seperti menanam padi, menghela kerbau, dan menggembala itik, juga bisa menjadi pengalaman menarik bagi sebagian wisatawan. ”Jangan sampai komunitas yang memiliki kekayaan aktivitas seperti itu justru berubah drastis sehingga para turis kehilangan sesuatu yang sebetulnya ingin dialaminya,” ujar Bambang.–C ANTO SAPTOWALYONO

Sumber: Kompas, 11 Oktober 2019

more recommended stories